Daftar Isi :
Masterpendidikan.com – Aspek-aspek Demokrasi Pancasila Indonesia. Pancasila adalah sebuah ideologi . Yang mana Indonesia adalah negara yang menganut ideologi tersebut. Pancasila sendiri berarti lima prinsip, yang berasal dari bahasa sangsekerta yaitu panca dan sila.
Demokrasi sendiri merupakan bentuk pemerintahan. Yang mana dalam demokrasi semua rakyatnya memiliki hak yang setara dalam mengambil keputusan suatu negara.
Aspek-aspek Demokrasi Pancasila Indonesia
Dan juga, kita sering mendengar aspek-aspek demokrasi pancasila. Namun, apa saja aspek demokrasi dalam pancasila tersebut? Berikut kita akan membahas beberapa aspek demokrasi pancasila dan penjelasannya.
Material
Merupakan sebuah aspek khusus yang memang harus ada dala setiap negara. Dan juga, aspek ini sangat penting dalam demokrasi .
Jika kita lihat dari kaca mata substansi bahwa demokrasi pancasila memang harus memiliki kekuatan dari prinsip-prinsip yang ada dalam pancasila itu sendiri.
Formal
Dalam demokrasi , aspek ini harus tetap berjalan dengan semestinya. Karena nanti pada akhirnya aspek formal inilah yang berperan penting dalam penunjukan wakil rakyat yang nantinya harus bekerja dalam pemerintahan mewakili rakyat.
Normatif
Sebuah negara demokrasi harus memiliki aspek normatif ini. Dan Indonesia memilikinya dalam pancasila. Aspek normatif membimbing semua rakyat dan pemerintah dalam menjalankan misi sebuah negara sesuai dengan norma yang ada.
Optatif
Untuk menjalankan sebuah pemerintahan dalam suatu negara bukan saja tugas para orang yang berkerja dalam unit pemerintahan itu sendiri. Melainkan seluruh lapisan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses menjalankan pemerintahan dalam suatu negara demokrasi.
Organisasi
Dalam sebuah negara memiliki berbagai macam kelompok organisasi. Nantinya organisasi-organisasi inilah yang berkerja sama dalam membangun sebuah pemerintahan demokrasi yang semestinya.
Kejiwaan
Aspek ini memang tertuju kepada semua lapisan masyarakat Indoensia yang harus hidup dan ber prilaku sebaik mungkin. Hal itu betujuan agar dalam menjalankan sebuah negara pemerintah bisa berfokus dalam mencapai tujuan dari negara tersebut.
Tanpa ada gangguan dari prilaku masyarakat yang menyimpang. Yang nantinya akan dapat menimbulkan masala baru bagi negara itu sendiri.
