Daftar Isi :
Masterpendidikan.com – Peristiwa Sejarah Singkat G30S/PKI – Peringatan G30S PKI merupakan peristiwa yang terjadi hanya semalam yaitu pada 30 September sampai awal bulan selanjutnya (1 Oktober).
Seluruh masyarakat Indonesia mengenang sejarah Gerakan 30 September 1965/PKI atau G30S/PKI. Gerakan 30 September 1965 adalah peristiwa pengkhianatan terhadap Bangsa Indonesia terbesar yang pernah terjadi.
Peristiwa Sejarah Singkat G30S/PKI
Gerakan 30 S PKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalyon I Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Awal mula gerakan ini hanya bermaksud menculik dan membawa para Jendral dan perwira tinggi ke Lubang Buaya. Namun, ada beberapa prajurit Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jendral dan perwira tinggi. Jendral yang dibunuh oleh PKI diantaranya Jendral Ahmad Yani dan Karel Satsuit Tubun. Sisa Jendral dan perwira tinggi meninggal dunia secara perlahan karena luka penyiksaan di Lubang Buaya.
Atas perintah Letnan Kolonel Untung Syamsuri yang saat itu adalah Komandan Batalyon 1 Cakrabiarawa gerakan ini meluncur di Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini mengincar para Dewan Jendral dan Perwira Tinggi. Gerakan yang di Jakarta bermaksud untuk menculik para Jendral dan membawanya ke Lubang Buaya. Namun ada juga yang dibunuh di tempat dia diculik. Yaitu Ahmad Yani dan Karel Satsuit Tubun. Sisanya meninggal perlahan karena luka mereka di Lubang Buaya.
Berikut nama-nama yang meninggal saat gerakan ini terjadi :
Atas kejadian tersebut, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk dengan segera membubarkan PKI. Dan dengan sangat terpaksa, Soekarno akhirnya membubarkan PKI yang merupakan kekuatan terbesar yang mendukung gerakan “Ganyang Malaysia” milik Soekarno.
Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jendral Soeharto untuk membersihkan unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Perintah tersebut dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret 1966 yang sesuai dengan pernyataan Soekarno berisi mengenai pengamanan diri pribadi presiden, pengamanan jalannya pemerintahan, pengamanan ajaran presiden dan pengamanan wibawa presiden.
